perubahan struktur komdigi

SDPPI dan PPI Digabung ke Dalam Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

Pemerintah Indonesia telah melakukan restrukturisasi besar dalam badan pengatur komunikasi dan digital. Dalam kerangka kerja baru ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Direktorat Pos dan Informatika (PPI) kini digabungkan ke dalam Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Perubahan ini merupakan bagian dari strategi Indonesia yang lebih luas untuk mempercepat transformasi digital dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Penggabungan PPI dan SDPPI ke Read more…

gambar Pengumuman Penting: Berakhirnya Kepdirjen Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Penetapan Balai Uji Luar Negeri

Pengumuman Penting: Berakhirnya Kepdirjen Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Penetapan Balai Uji Luar Negeri

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan bahwa masa berlaku Kepdirjen Nomor 109 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Uji Luar Negeri untuk Keperluan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah berakhir pada 31 Desember 2024. Ketentuan Baru Setelah Berakhirnya Kepdirjen Nomor 109 Tahun 2024 Sehubungan dengan berakhirnya Kepdirjen tersebut, berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan: Laporan Hasil Uji (LHU) Tidak Berlaku Setelah 1 Januari 2025 LHU yang diterbitkan oleh balai uji luar negeri per Read more…

SNI Wajib untuk Produk Audio Video di Indonesia: PERMENPERIN No. 75 Tahun 2024

Pemberlakuan SNI Wajib untuk Produk Audio Video di Indonesia: PERMENPERIN No. 75 Tahun 2024

Pada tanggal 13 November 2024, Menteri Perindustrian Republik Indonesia resmi menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 75 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Audio Video secara Wajib. Produk audio video yang diwajibkan memenuhi SNI ini mencakup produk hasil produksi dalam negeri maupun impor yang dipasarkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk audio video yang beredar di Indonesia sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang Read more…

Indonesia dan Korea Selatan akan Saling Mengakui Hasil Uji Perangkat Melalui MRA

SDPPI: Indonesia dan Korea Selatan akan Saling Mengakui Hasil Uji Perangkat Melalui MRA

Transformasi digital yang pesat di Indonesia telah mendorong kemunculan berbagai perangkat telekomunikasi di pasar. Untuk menyederhanakan proses dan memajukan industri telekomunikasi dalam negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) bekerja sama dengan Ministry of Science and ICT (MSIT) Korea Selatan untuk saling mengakui hasil uji perangkat telekomunikasi. Mendorong Implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) Indonesia-Korea Selatan Direktorat Standardisasi PPI melakukan kunjungan kerja ke Seoul pada Read more…

gambar Ketentuan Teknis Baru untuk RLAN dan WPT pada Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia

Ketentuan Teknis Baru untuk RLAN dan WPT pada Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang akan mengubah Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi terbaru dan kebutuhan operasional. Pokok Perubahan dalam RPM RPM ini mengatur ketentuan baru terkait penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan fokus pada: Penambahan Pita Frekuensi Baru: 5925–6425 MHz: Untuk perangkat Radio Local Area Network (RLAN) dengan standar teknologi terbaru IEEE Read more…

gambar Perbarui Data PIC Perusahaan Anda di Akun Sertifikasi SDPPI Postel

Perbarui Data PIC Perusahaan Anda di Akun Sertifikasi SDPPI Postel

SDPPI menghimbau seluruh perusahaan untuk memperbarui data PIC (Person-in-Charge) Perusahaan di akun sertifikasi masing-masing. Langkah ini penting untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data profil yang terdaftar di situs resmi sertifikasi SDPPI Postel. Informasi apa yang harus diperbarui? Agar data perusahaan Anda tetap akurat, pastikan untuk memperbarui informasi berikut: Alamat Email Tidak ada Whatsapp Nama PIC Jabatan PIC Foto Profil Bagaimana Cara Memperbaharui Data PIC Perusahaan? Cara mengupdate PIC Perusahaan sangat mudah dan cepat. Ikuti langkah Read more…

Regulasi Baru tentang Penetapan Balai Uji SDPPI: PM KOMINFO 5 Tahun 2024

Pemerintah Indonesia telah resmi memberlakukan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada 18 September 2024 dan ditujukan bagi laboratorium uji yang melakukan pengujian perangkat telekomunikasi, baik di dalam maupun luar negeri. Penetapan Balai Uji Telekomunikasi di Indonesia Dalam rangka memastikan kualitas dan keamanan perangkat telekomunikasi, semua pengujian perangkat di Indonesia kini harus dilakukan oleh laboratorium uji yang telah terakreditasi dan secara Read more…

Ketentuan Sertifikasi Postel SDPPI untuk Alat atau Perangkat Daya Pancar Rendah (Mainan Anak-Anak)

Industri mainan anak-anak saat ini telah banyak memanfaatkan fitur telekomunikasi seperti remote control dan Bluetooth. Produk mainan anak-anak ini tidak hanya harus aman bagi mereka tetapi juga harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya yaitu ketentuan sertifikasi Postel SDPPI untuk perangkat dengan daya pancar rendah (Low Power). Ketentuan Sertifikasi Postel SDPPI untuk Mainan Anak-Anak Menurut Pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Read more…

Cek Sertifikasi Postel SDPPI untuk Barang dengan Spesifikasi Ini!

Sertifikasi Postel SDPPI penting dilakukan apabila hendak melakukan pemasaran produk telekomunikasi di Indonesia. Salah satu contoh sertifikat wajib yang harus dimiliki yaitu Sertifikasi Postel SDPPI.  Ketentuan barang yang perlu sertifikasi SDPPI yaitu memiliki fitur telekomunikasi seperti Bluetooth, WLAN, NFC/SRD atau Selular ( GSM, WCDMA, LTE, 5G). Jadi, apakah TWS harus sertifikasi? Iya, TWS wajib memiliki sertifikat SDPPI karena memiliki salah satu komponen yang wajib diuji yaitu Bluetooth. Barang menjadi tidak wajib sertifikasi apabila tidak memiliki Read more…

Standar Teknis SRD dalam Kepmen Kominfo Nomor 260 Tahun 2024

  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri No. 260 tahun 2024 yang mengatur standar teknis untuk Perangkat Jarak Pendek (SRD) yang memperbaharui Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 161 tahun 2019. Berikut adalah beberapa poin penting: 1. Pengelompokan Teknologi SRD di Indonesia Teknologi SRD (Short Range Device) dikelompokan menjadi 10 kelompok yang terbagi menjadi 2 kategori yaitu kategori kelompok lama dan kelompok baru.  Kelompok teknologi SRD Read more…

Cerapproval
× Diskusi sertifikat SDPPI